SuaraBMI - Postingan BP2MI di akun Facebook resminya kemarin (11/4) yang memuat himbauan Benny kepada CPMI untuk tidak mudah terpengaruh berita bohong (hoax) yang beredar di media sosial tentang kebijakan pembebasan biaya penempatan (zero cost) mendapat hujatan dari netizen.

Benny yang menegaskan bahwa penutupan penempatan PMI tersebut bukan karena adanya kebijakan Pembebasan Biaya, melainkan pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia, bahkan dunia hingga saat ini.

Namun perlu diketahui yang ditutup hanyalah sektor formal dan informal sedangkan TKI sektor perikanan atau ABK tetap bisa berangkat hingga saat ini tanpa kendala.


Netizen yang mayoritas pekerja migran Indonesia (PMI) dan calon pekerja migran (CPMI) merasa kecewa dengan kebijakan Benny yang justru membuat mereka terlantar.

Terlebih lagi CPMI tujuan negara penempatan Taiwan. Mereka bahkan meminta supaya biaya yang telah dikeluarkan dikembalikan.
[post_ads]
Ada lagi yang komen meminta kepala BP2MI, Benny Rhamdani untuk mundur dari kursi empuk karena dianggap tidak bisa mengayomi PMI.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut Faisal soh mengatakan kalau ia mendukung kebijakan zero cost apabila tidak ada hubungannya dengan penutupan pengiriman PMI.

"Saya dukung zero cost sepenuhnya kalau ndak ada hubungan dengan penutupan PMI. Maju terus (Benny) dan realisasikan, " jelas Faisal soh saat dikonfirmasi melalui pesan elektrik.

"Jika benar tidak ada hubungan dengan zero cost, kenapa mundur? Dari 16 item menjadi 6 item? Jadi half cost, " kata Faisal.
[post_ads_2]
Faisal Soh yang kenyang dengan permasalahan PMI di Taiwan dan berpengaruh juga dengan berbagai instansi pemerintah Taiwan menyayangkan langkah yang diambil kepala BP2MI itu.

"Mestinya dirapatkan terlebih dahulu ke pihak Taiwan baru publikasi, bukan sebaliknya, buru-buru ngegas tanpa evaluasi dulu, " ungkap Faisal Soh.

Menurutnya, tindakan Benny terkait kebijakan tersebut yang langsung dipublikasi tanpa dirapatkan dulu, sepertinya membuat pihak Taiwan merasa terlalu direndahkan. [haniTW]