Aturan yang diterapkan oleh otoritas Indonesia terkait kedatangan WNI dari luar negeri menuai perdebatan publik dimana ada yang keberatan dan adapula yang biasa menganggapi hal ini. Terutama terkait kewajiban PCR dari negara asal dan juga biaya PCR dan karantina di Indonesia.

Dalam aturan terbarunya, karantina dan biaya swab di Indonesia bagi WNI pendatang dari luar negeri tidak sepenuhnya gratis, namun bagi yang mau gratis, maka mereka harus mengisi surat keterangan tidak mampu bermaterai.

Adapun kewajiban Tes RT-PCR tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada saat kedatangan dan keluar dari karantina hotel. Sementara pembiayaan hotel karantina dan tes RT-PCR bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

"Hanya khusus diperuntukkan bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri dengan status Pekerja Migran Indonesia (PMI), Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pelajar/ Mahasiswa dan WNI yang secara ekonomi tidak mampu, dinyatakan dengan surat pernyataan bersangkutan bermaterai cukup," tulis poin ketiga.
[post_ads]
Namun dalam prakteknya, semua pendatang meminta gratis dan membuat surat keterangan tidak mampu tersebut.

Menanggapi hal ini, Faisal Soh, salah satu orang Indonesia di Taiwan yang aktif menjadi pegiat media sosial dan membantu para TKI mengaku mendapat teguran dari tim Satgas Covid Indonesia karena semua TKI mengaku tidak mampu.

"Saya dapat komplainan dari salah satu staff satgas covid di Indonesia, jadi dia ngomong, pak mohon maaf, itu bukan digratiskan. Ya mungkin ada salah paham. Sebenarnya tes covid atau tes PCR di Indonesia itu gratis atau dibebas biayakan hanya untuk orang yang tidak mampu" Ujar Faisal sebagaimana dikutip suaraBMI dari siaran langsungnya.

Sebagaimana ketentuan, mereka yang mau biaya hotel gratis harus mengisi formulir tidak mampu dengan biaya materai 15.000 rupiah.

"Jadi orang yang tidak mampu ini cukup menandatangani surat tidak mampu, pernyataan tidak mampu, beli materai seharga 15ribu, ditemeplkan bisalah kalian mendapat test PCR gratis" Tuturnya.

Faisal juga menegaskan bahwa tidak semua TKI harus mendapatkan fasilitas gratis karena TKI dinilai bukan orang tidak mampu melainkan perekonomian keluarga TKI selalu diatas rata - rata perekonomian keluarga non TKI di Indonesia.

"Sekali lagi ini memang dikhususkan untuk orang yang tidak mampu, menurut saya pribadi, kalian yang mampu jangan pura pura nggak mampu. Janganlah mengambil hak hak mereka orang yang tidak mampu" Pesannya.

Faisal menjelaskan bahwa PCR sebenarnya diambil dari dana negara dan ia rasa dananya juga ada batasannya. "Jadi kalau dipakai sama kalian kalian orang yang mampu ini untuk meggratisin lama lama bajetnya udah mulai menipis berkurang nanti akan dilakukan kebijakan baru lagi, kan kasihan mereka bagi yang tidak mampu" Ujarnya.
[post_ads_2]
Sementara itu perlu diketahui, biaya PCR di Taiwan antara NT$6.000 sampai NT$12.000 atau setara dengan 3juta sampai 6 juta rupiah dengan kurs 500rupiah saat ini.

Sementara biaya PCR di Indonesia adalah 850 ribu untuk sekali jalan dan bila diwajibkan 2 kali maka akan keluar uang 1,7 juta.

Sementara biaya hotel tempat menginap adalah 750ribu dalam sehari, jika membutuhkan 5 hari maka dibutuhkan biaya Rp. 3.750.000.

Kalau TKI tidak mengambil biaya gratis alias  mampu, maka sekali perjalanan pulang ia membutuhkan biaya minimal Rp. 8.450.000, (terdiri dari biaya PCR Taiwan, 2 kali swab di Indonesia dan biaya hotel selama 5 hari).

Biaya diatas belum termasuk biaya tiket kepulangan dari Taiwan ke Indonesia. Redaksi mencoba menghitung biaya keseluruhan jika semua biaya ditanggung TKI sebagai berikut:
  1. Tiket Chatay dari Taiwan : Rp. 4.695.200 (harga bisa berubah sewaktu - waktu)
  2. Biaya PCR di Taiwan Rp. 3.000.000 (beda rumah sakit beda harga)
  3. Biaya Karantina hotel 5 hari Rp. 3.750.000
  4. Biaya swab 2 kali Rp. 1.700.000
  5. Biaya akomodasi pulang kerumah rata - rata Rp. 1.000.000
Dengan rincian diatas, maka didapat jumlah total Rp. 14.145.200. Jumlah ini adalah jumlah 2 bulan gaji di Taiwan.

Sementara itu, melalui advokasi PMI di Indonesia mencoba menghubungi pihak satgas, dan mengatakan seperti ini.

"Saya pikir PMI yang pulang itu sudah difasilitasi PCR nya oleh agensi atau KDEI, tapi kalau bayar sendiri menurut saya pribadi harus ada semacam hal yang meringankan biaya PCR tersebut. Tetap bayar tapi gak semahal itu, iya kalau gaji PMI nya lancar, kalau nggak lancar ya berabe mas" Tulisnya dalam pesa whatsApp.

Nah, sekarang kamu bisa menentukan sendiri, apakah dirimu termasuk yang mampu mendapatkan fasilitas gratis atau termasuk yang tidak mampu.